Headline

Guru Besar UI : Pakar Pakar Hukum Tata Negara pada Sembunyi

Prof Ronnie Higuchi Rusli

INDONESIAMENANG - Banyaknya pakar hukum tata negara sekelas professor dan doctor di negeri ini, namun diam melihat adanya kecurangan yang terungkap di persidangan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) disayangkan berbagai pihak. Salah satu yang menyayangkan ”diamnya” banyak pakar hukum tata negara adalah Prof Ronnie Higuchi Rusli, yang merupakan Guru Besar Universitas Indonesia (UI). Hal itu disampaikan Ronnie lewat akun twitter pribadinya, @Ronnie_Rusli.

Menurutnya, para pakar hukum tata negara yang memilih diam melihat persidangan sengketa Pilpres di MK sangat disayangkan. Padahal saat ini mereka dapat memberikan masukan yang terbaik untuk putusan MK yang akan dibacakan Kamis siang (27/6) nanti. Namun ironisnya menurut Ronnie, begitu MK membacakan putusan, maka mereka akan ramai-ramai menjawab kalau mereka sama pikirannya seperti pikirannya kubu 02 (Prabowo-Sandi),” tulis Ronnie, tanpa menyebut nama pakar-pakar hukum tata negara yang dimaksud.

”Sekarang para pakar yang katanya dan pendidikannya ahli hukum tata negara ynag biasa jadi komentator pada ngumpet tidak mau kasih komentar pikiran terbaik mereka bagaimana MK akan membuat kesimpulan. Tapi begitu MK membuat keputusan, ramai-ramai mereka menjawab mengaku (kalau putusan KM) sama seperti pikirannya. 02 jadi pariah. Segala setan ke 02,” kicau Ronnie, Senin (24/6).

Ditulis lebih pedas lagi oleh Ronnie, ”Mereka semua adalah pakar penunggu keputusan MK, tapi tidak berani memberi pencerahan (terhadap) apa yang akan diputuskan MK. Dan (para pakar) akan sama dengan keputusan MK. Kenapa? Karena mereka pada takut nanti gak dapat job order dari pemangku kekuasaan. Itulah pakar kita semua, adalah pakar Beo malah lebih pintar burung Beo.”

Menurut Ronnie yang mantan penasehat fraksi sebuah partai di DPR RI periode (1999-2008) ini, kalau memang mereka adalah benar-benar ahli hukum tata negara, maka sudah menjadi kewajiban moral mereka untuk memberikan pandangan dan masukannya kepada MK sebelum majelis hakim MK membuat putusannya. Sehingga MK akak membuat putusan dan membacakan putusannya itu sebagai ’to the best of his/her knowledge the decision to be made by MK.’

”Tetapi sekarang mereka pada ngumpet (sembunyi) tidak berani memberi masukkan terhadap apa yang akan diputuskan MK. Tetapi nanti mereka ramai-ramai semua akan berkata AMIN mengikuti Imam (para hakim MK) seperti layaknya saat Jumatan. Padahal yang namanya Pakar adalah individu yang berani berkata apa yang akan disimpulkan MK, walaupun nantinya berbeda pendapat dan pandangan dengan keputusan yang akan dibuat MK sebelum keputusan MK keluar dan Inkracht,” papar Ronnie.

Menurutnya, sudah sewajarnya saat ini kepada semua yang mengaku-ngaku sebagai pakar hukum tatanegara menyampaikan pendapatnya sebelum keluar putusan hakim MK. ”Kita mau mau dengar bagaimana Pegawai BUMN dikerahkan terang benderang dukung paslon tertentu di Gelora Bung Karno, KaDa (Kepala Daerah) kampanye terang-terangan untuk paslon tertentu??? Bagaimana pendapat pakar hukum tata negara (melihat) cawapres tertentu masih komisaris BUMN dengan nama depan bank shariah yang sama persis dengan nama bank BUMN. Apa kiranya keputusan MK nanti kita mau mendengar dari para ahli hkm tata negara itu berpendapat? Kalau penakut berarti bukan pakar namanya,” kicau Ronni gemas.

Ia menegaskan kalau pakar sejauh hanya menyampaikan pendapat keilmuannya, yang merupakan ’to the best of his/her knowledge’ untuk berpendapat, maka tidak akan melanggar hukum. Apalagi pendapat pakar itu hanya bersifat memberi masukan kepada hakim-hakim MK yang akan membuat keputusan.

”Kalau pintar tidak bisa menjilat, percuma karirmu di Indonesia kalau dari keluarga pas-pas-an. Dengan pengecualian tidak perlu menjilat kalau engkau anak horang kaya. Jaman Pak Harto anak yatim-piatu melawan rejim di penjara dulu untuk kemudian disekolahkan ke Universitas Ivy League di Amerika sampai menjadi Ph.D,” pungkas Ronnie sengit. (tim)


#prof-ronnie-higuchi-rusli #sengketa-pilpres-2019 #mahkamah-konstitusi #pakar-tata-negara 

Berita Terkait