Headline

Putusan Sudah Rampung, Besok Hakim MK Tinggal Membacakan

INDONESIAMENANG - Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2019 sudah siap dan tinggal dibacakan besok, Kamis (27/6) dihadapan para pihak, yakni pemohon, termohon, dan pihak trekait dari termohon. Hal tersebut disampaikan juru bicara MK Fajar Laksono.

Menurut Fajar, sembilan hakim MK yang menyidangkan sengketa hasil Pilpres itu sudah menyelesaikan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang digelar selama tiga hari berturut-turut, sejak Senin (24/6) lalu dan selesai hari ini, Rabu (26/6). Dalam RPH itu, sembilan hakim MK merumuskan putusan untuk menerima atau menolak dalil-dalil gugatan Prabowo-Sandi, atau menerima sebagian dan menolak sebagian dari gugatan tersebut.

Dengan berakhirnya RPH, maka sembilan hakim MK sudah mengantongi putusan berikut amar putusannya dan tinggal dibacakan Kamis (27/6) pukul 12.30. ”Yang jelas RPH pembahasan perkara sudah selesai. MK memastikan siap menggelar sidang pengucapan putusan besok,” lontar Fajar di gedung MK Jalan medanMerdeka Barat Jakarta, Rabu (26/6).

Saat ini menurut Fajar, para hakim MK masih menggelar rapat dalam membahas persiapan terakhir pembacaan putusan itu. Ia menambahkan, para hakim MK memberikan arahan kepada Sekjen, Panitera, dan Tim Gugus Tugas MK.

Sementara itu, ketua tim hukum Paslon 02 Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto alias BW optimis kalau MK akan mengambulkan seluruh gugatannya, yakni membatalkan penetapan pemenang Pilpres 2019 oleh KPU, sekaligus mendiskualifikasi Paslon 01 Joko-Maruf. Salah satu alasannya,
Saksi fakta dan saksi ahli yang diajukan tim hukum dihadirkan Paslon 01 tak bisa menjawab dan membantah apa yang disampaikan saksi-saksi dari pihak pemohon. Bahkan kata BW, saksi fakta Anas Nashikin yang dihadirkan tim hukum Paslon 01 malah meng-iya-kan apa yang disampaikan saksi fakta yang diajukan tim hukum Paslon 02, yakni Haerul Anas Suaidi.

”Ada pelatihan saksi 01 ’Training of Trainers yang dihadiri pejabat-pejabat negara ternasuk dihadiri presiden yang juga capres, dihadiri KPU dan Bawsalu. Ada narasi untuk apa aparat netral yang dikatakan pejabat negara yaitu gubernur Jawa Tengah, ada diksi ’Kecurangan adalah Bagian dari Demokrasi’ yang disampaikan pejabat negara yang juga ketua tim kampanye nasional 01, ada narasi-narasi lain. Artinya ada rencana kecurangan yang merugikan salah satu paslon,” terang BW beberapa hari lalu di Media Center Prabowo-Sandi.

Bukan hanya itu, posisi cawapres Paslon 01 Maruf Amin yang masih duduk sebagai pejabat di dua bank anak usaha BUMN juga sudah terang benderang, tak bisa dibantah. ”Keterangan soal cawapres sudah terang benderang. Ada pelanggaran syarat pencalonan, dan kalau diuji dan dikaji serta dijadikan pertimbangan, maka memenuhi syarat untuk diskualifikasi,” tegas BW.

Menurut BW pula, saksi fakta dan saksi ahli yang dihadirkan tim hukum Paslon 01 namun tidak mempunyai argumentasi yang kuat, dan tak ada yang didekonstruksi. ”Bahkan saksi ahli yang mereka hadirkan tak bisa mendelegitimasi saksi kami,” lontar BW. Salah satu bukti yang kuat, kata BW, yakni posisi Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di anak BUMN. Menurutnya hal itu menjadi senjata yang dapat memenangkan pihaknya dalam sengketa di MK.

Sedangkan sebagai pihak termohon, KPU juga optimistis gugatan pihaknya akan ditolak hakim. ”Prinsipnya KPU siap dengan apa pun putusan Mahkamah, baik terkait dengan pilpres maupun terkait dengan pileg,” ujar Komisioner KPU Viryan Azis di gedung KPU Jakarta. (tim)


#sengketa-pilpres-2019 #mahkamah-konstitusi 

Berita Terkait