Headline

MK: Kecurangan TSM Adalah Ranah Lembaga Lain

INDONESIAMENANG - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilu 2019 seperti yang didalilkan tim hukum Prabowo-Sandi dalam permohonan gugatan terkait sengketa hasil Pilpres 2019 merupakan kewenangan lembaga lain

Hal itu disampaikan majelis hakim MK dalam pembacaan putusannya, terkait materi pertimbangan majelis hakim terhadap dalil-dalil yang dikemukakan pemohon selaku penggugat. ”Mahkamah hanya akan mengadili jika lembaga yang mengadili TSM tidak melaksanakan tugasnya, dan berpengaruh terhadap hasil suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden," kata Manahan MP Sitompul saat membacakan putusan di persidangan MK, Kamis (27/6).

Hakim merujuk pada peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif. Menurut hakim, pasal 1 peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, objek pelanggaran administrasi pemilu terdiri atas perbuatan yang melanggar prosedur dalam setiap tahapan penyelenggaran pemilu, yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, atau perbuatan menjanjikan atau memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih yang terjaid secara tsm.

”Bahwa peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 telah mengatur TSM. Perihal sanksi, apabila terbukti diatur dalam pasal 37. Telah terang bahwa pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ada di kewenangan Bawaslu,” kata Manahan.

Sebelumnya, salah satu dalil gugatan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandi adalah terjadinya kecurangan Pemilu 2019 melalui penggelembungan dan pencurian suara secara TSM. Dalil kecurangan TSM ini sebelumnya sudah diajukan tim hukum Prabowo-Sandi selama rangkaian persidangan PHPU Pilpres di MK. (tim)


#mahkamah-konstitusi #sengketa-pilpres-2019 

Berita Terkait